ABSTRAK
Baru-baru ini politik sedang ramai diperbincangkan dalam banyak sekali media. Media sosial merupakan sarana yang sangat penting dibalik kemajuan teknologi ketika ini. Media sosial memudahkan para politisi untuk mempropaganda rakyatnya dengan banyak sekali info hoax dan juga hastag pada media sosial. Masyarakat harus cerdas untuk menangkal banyak sekali propaganda yang marak terjadi tersebut. Untuk itu literasi media harus ditingkatkan.
PENDAHULUAN
Banyak yang menyampaikan 2018 menjadi tahun politik, sebab 2019 merupakan puncak Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Pilpres 2019) yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Tepatnya akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Pengumuman/pendaftaran para calon sudah dilakukan yaitu Presiden Jokowi berpasangan dengan K.H. Ma’ruf Amin sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Hoax digunakan sebagai alat propaganda untuk menjatuhkan lawan politik. Pihak oposisi memakai hoax sebagai alat propaganda sebab belum mempunyai unjuk kerja yang bisa dijadikan materi kampanye dalam Pilpres 2019.
Perang urat syaraf melalui media umum dan tagar pun sudah berlangsung. Perang media umum dan perang tagar (hashtag) yang viral sanggup memperpanas pemilu dan sanggup menjadi indikator awal dari apa yang bisa diperkirakan, seiring Indonesia menuju pemilu presiden pada tahun depan. Perang media umum akan terus menjadi panggung pertempuran berlangsung sengit menjelang pilpres 2019.
METODE
Data-data serta argumentasi yang dibangun dalam goresan pena ini memakai studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan banyak sekali sumber acuan ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui penelusuran goresan pena terkait ibarat jurnal, paper, dan info media massa wacana dinamika dan fenomena pemilu serentak di Indonesia khususnya terkait dengan pemilu serentak 2019. Tujuan lain dalam penggunaan desain kualitatif ini yaitu untuk memahami kerangka analisis menurut realita yang terjadi wacana esensi pemilu serentak di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menelaah dinamika wacana pemilu serentak di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Propaganda Politik
Media sosial merupakan sarana yang penting bagi kehidupan publik khususnya anak muda yang menjadikan media umum sebagai kawasan untuk mengkomsumsi berita, membuatkan jati diri, dan identitas politik. Konten yang ditulis pada media umum diciptakan untuk mengetahui respons netter yang saling berteman pada media umum tersebut. Pengguna media umum atau seringkali disebut netizen ketika ini tidak semuanya murni menyuarakan aspirasi politik dari diri sendiri. Ada juga netizen yang memang dibayar untuk mem-viral-kan balik bunyi yang mereka lontarkan dalam sebuah status atau cuitan.
Tomaz Dazelan dan Igor Vobic dalam bukunya (R)evolutionizing Political Communication through Social Media mengungkapkan bahwa ekspansi media umum telah berkontribusi pada modernisasi komunikasi politik yang signifikan sebagai sarana gres untuk memungkinkan komunikasi pribadi dengan follower, dan memperlihatkan imbas pada komunikasi pesan-pesan politik kepada pemilih.
Mcnamara & Kenning (2011) menemukan bahwa terlepas dari beberapa pengecualian, politisi memakai media umum sebagai transmisi pesan politik satu arah, daripada keterlibatan warga yang memperlihatkan bahwa banyak dari konten media umum yang terdiri dari slogan pemilihan, menyerang lawan-lawan dan retorika politik yang sebagian besar bersifat dangkal dan pragmatis. Selain itu, pengamatan penting lainnya dari penelitian mereka yaitu kekerabatan antara "follower/pengikut" dan "following/orang yang mengikuti" sebagai indikator minat timbal balik dan saling mendengarkan pertukaran inspirasi dan gagasan.
Partai politik dan politisi telah menemukan media gres yaitu Twitter yang menemukan cara gres dalam mengelola dan menyebarluaskan pandangan dan informasi politik. Kontrol informasi merupakan upaya yang paling penting untuk kekuatan politik dalam mengelola opini publik dan mempertahankan kontrol publik (Tumber, 1993). Garth Jowett dan Victoria O'Donnell menjelaskan, propaganda yaitu upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, dan sikap pribadi untuk mencapai jawaban yang lebih baik dari maksud yang diinginkan dari propagandis (1992: 4).
Nicholas J. O'Shaughnessy (2004) dalam bukunya Politics and Propaganda: Weapons of Mass Seduction mengungkapkan bahwa propaganda cenderung dikaitkan dengan proses kemasyarakatan umum di mana persuasi dianggap sebagai proses psikologis individu. Propaganda yaitu saran massa, dan targetnya yaitu orang banyak. Bahasa politik mempunyai dua taktik penting, yang satu bersifat emotif, yang memakai retorika emosional (propaganda), yang lainnya pasif (rasional dan informasional). Propaganda tentu bukan persuasi rasional.
Smith et al. (1946) beropini bahwa propaganda berkaitan dengan sikap pada isu-isu kontroversial. Kebanyakan propaganda lebih bersifat emosional daripada rasional dalam konten. Emosi yaitu inti dari propaganda. Propaganda yaitu cara memediasi jawaban kita terhadap fenomena sosial dan kekerabatan kita dengan masyarakat.
Propaganda bertujuan untuk menghipnotis pendapat orang atau sekelompok orang. Propaganda sanggup mengandung informasi yang benar namun sanggup juga menyesatkan sebab informasi yang disampaikan tersebut tidak semua disampaikan. Propagandis yang memberikan propaganda biasanya memperlihatkan fakta yang menguntungkan dirinya sedangkan fakta menyangkut pemberitaan buruk wacana diri atau kelompoknya bisa sengaja disembunyikan. Tujuannya untuk menciptakan gambaran diri dan kelompoknya semakin terlihat baik di mata publik.
Hashtag sebagai Alat Propaganda Modern
Tanda pagar atau tagar atau hashtag atau simbol # dipopulerkan oleh Twitter mempunyai tugas besar dalam meramaikannya percakapan dan menjadi trending topic pada media sosial. Tagar digunakan untuk mengindeks kata kunci atau topik di Twitter, dan memungkinkan pengguna untuk mengikuti topik yang diminati dengan mudah. Awal kemunculan tagar lebih digunakan untuk menggabungkan suatu topik pembicaraan semoga gampang dimonitor oleh pengguna. Untuk menciptakan tagar yang menciptakan orang tertarik biasanya yaitu kata yang gampang diingat dan hanya bisa satu kata, tidak bisa memakai spasi atau tanda baca yang lain.
Saat ini tagar menjadi simbol untuk menggerakkan pengguna media sosial, dan seringkali digunakan oleh para politisi untuk menghipnotis persepsi pengguna media umum khususnya follower-nya. Sistem komunikasi tertentu mengirimkan informasi yang dikelola dengan hati-hati untuk menghipnotis opini publik. Tindakan semacam itu, yang intinya didorong oleh kepentingan pribadi antara media yang umum dan politisi, sanggup mengarah pada propaganda (Lippmann, 1927; Jackal, 1995; Edelstein, 1997; Webster, 2006, p.168). Propaganda dibentuk (lebih intens) memakai faktor sentimental, dan berusaha membujuk untuk melayani tujuan propagandis dengan menyebarluaskan ideologi atau kepercayaan tertentu (Jowett & O'Donnell, 1995; Taylor, 2004; Poulakidakos & Arminakis, 2014; Markova, 2008).
Memasuki tahun politik 2018 cuitan-cuitan terkait Pemilu Presiden 2019 mulai ramai. Tagar proteksi terhadap Jokowi dan mereka yang tidak mendukung telah memanas di cuitan terkenal Twitter yang menjadi trending topic kemudian menjadi materi info media cetak maupun online. Sejak diluncurkannya pernyataan politik #2019GantiPresiden oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, agresi mendukung gerakan tersebut semakin masif. Para pendukung gerakan ini juga menciptakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.
Hashtag berupa #2019GantiPresiden memuncaki tangga popularitas cuitan di Twitter Indonesia sekitar tanggal 9-10 April 2018 yang kemudian segera disusul hashtag tandingan dengan #RakyatMauJokowi2019 sekitar 48 menit kemudian. Pendukung tagar #RakyatMauJokowi2019 pun menciptakan kaos dengan tagar proteksi terhadap Jokowi. Hashtag bermuatan politik berusaha menyentuh sisi emosi pengguna media umum daripada sisi rasionalnya.
Tagar yang menjadi trending topic di media umum tak sepenuhnya sesuai kenyataan di dunia nyata. Namun, ternyata hashtag #2019GantiPresiden yang menjadi trending topic menarik perhatian Presiden Jokowi merespons isu tersebut dengan mengungkapkan bahwa isu hashtag #2019GantiPresiden yang kemudian dijadikan kaos yang digunakan oleh para simpatisannya tidak sanggup mengganti Presiden. Yang berhak mengganti presiden yaitu rakyat dan Allah SWT.
Politisi memberikan political statement untuk menarik perhatian dan berusaha untuk menghipnotis persepsi netter pengguna media umum melalui #2019GantiPresiden kemudian politisi atau kelompok pendukung pemerintahan berusaha untuk melaksanakan counter issue dengan menciptakan hashtag tandingan berupa #RakyatMauJokowi2019. Pertempuran politik tidak hanya terjadi pada diskusi televisi, kampanye politik wilayah, iklan politik, tetapi terjadi pula di media umum melalui hashtag. Masing-masing melaksanakan propaganda untuk menghipnotis persepsi pengguna media umum dan membentuk opini publik.
Pada kurun waktu 1955–1959 partai politik mempunyai surat kabar sebagai alat propaganda seperti: Suluh Indonesia sebagai media politik Partai Nasional Indonesia (PNI), Bintang Merah dan Harian Rakjat merupakan surat kabar milik Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masyumi mendirikan surat kabar Harian Abadi. Pada kurun kemajuan teknologi informasi dan banyaknya pengguna media sosial, propaganda politik sekarang bergeser medianya dari surat kabar cetak, televisi, radio, film, menjadi media sosial.
Surat kabar partai politik yang isinya sebagian besar merupakan propaganda kehilangan peminatnya. Hashtag ini telah menjadi alat propaganda politik modern yang mudah, murah, dan sederhana di tengah kemajuan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media umum oleh masyarakat Indonesia. Dulu propaganda dilakukan melalui surat kabar partai politik bahkan bisa memperlihatkan pemasukan finansial yang cukup besar.
Propaganda politik di kurun masifnya pengguna media umum menjadi semakin mudah, murah, dan sederhana. Politisi atau partai tidak perlu lagi menciptakan surat kabar berisi goresan pena ataupun poster berlembar-lembar, cukup dengan kalimat sederhana ibarat slogan melalui hashtag untuk melaksanakan proganda. Para politisi maupun partai politik sebaiknya berusaha untuk mendewasakan kebijaksanaan politik rakyat, tidak hanya berupa hashtag tetapi memperlihatkan argumen yang besar lengan berkuasa yang menjelaskan mengapa harus mengganti presiden, ataupun harus melanjutkan Jokowi terpilih lagi untuk periode kedua.
Rakyat, khususnya mereka pengguna media sosial, dihadapkan pada #2019GantiPresiden dan #RakyatMauJokowi2019 yang mencoba menghipnotis persepsi publik. Pengguna dibutuhkan bisa berpikir jernih dan rasional menanggapi hashtag politik, dan tidak menjadi begitu emosional yang merupakan sisi yang ingin disentuh oleh propaganda. Pengguna media umum bisa menentukan hashtag yang sesuai dengan keinginannya tetapi didasari oleh kesadaran, dan mengetahui argumen secara terang mengapa harus mendukung, memilih, dan menyukai #2019GantiPresiden ataupun #RakyatMauJokowi2019.
Hoax Sebagai Alat Propaganda Pilpres 2019
Hoax digunakan sebagai alat propaganda dan agitasi untuk menjatuhkan lawan politik. Pihak oposisi memakai hoax sebagai alat propaganda dan agitasi sebab belum punya unjuk kerja yang bisa dijadikan materi kampanye dalam Pilpres 2019.
Petahanan lebih diuntungkan sebab mempunyai aktivitas dan aktifitas yang bisa menjadi materi kampanye sehingga tidak perlu melaksanakan kampanye negatif sebagai propaganda untuk menurunkan elektabilitas lawan politik.
Penggunaan hoax sebagai komoditas politik pada Pilpres 2019 memperlihatkan pengguna tersebut tidak mempunyai kecerdasan untuk menjadi pemimpin negara. Kemampuan dasar pemimpin negara ibarat mengelaborasi program-program yang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. Narasi yang muncul secara secara umum dikuasai justru kritik-kritik dan cibiran yang sering kali tidak didukung dengan data dan fakta yang valid.
Seorang (calon) pemimpin seharusnya bisa membangkitkan masyarakat dengan harapan-harapan positif. Optimisme harus disampaikan melalui program-program yang realistis dan terukur sehingga menjadi daya tarik masyarakat. Jika yang disampaikan justru pesimisme dan narasi negatif, maka proyeksi contoh kepemimpinan yang akan dilakukan, jikalau terpilih nanti yaitu serupa, yaitu penuh dengan pesimisme dan narasi negatif.
Hoax harus dicegah supaya tidak menganggu stabilitas negara. Polisi Republik Indonesia harus didukung untuk melaksanakan proses aturan dan penindakan terhadap pembuat, penyebar, dan pengguna hoax. Kualitas demokrasi Indonesia yang arahnya sudah membaik dihentikan dicederai oleh hoax yang hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya.
Masyarakat Harus Literasi Media
Untuk mengantisipasi ekses negatif perang media yang dilakukan para elit politik menjelang pilpres 2019, masyarakat harus cerdas. Sehingga tidak mengakibatkan ekses negatif di tengah masyarakat ke depan, ibarat konflik horizontal, utamanya menjelang, saat, dan pasca pemungutan bunyi Pilpres 2019.
Untuk itu, kegiatan literasi media digital dunia maya harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga publik tidak tergiring pada sikap komunikasi politik dari para politisi yang semata-mata hanya berorientasi pada kekuasaan tersebut.
Terdapat dua kemungkinan yang muncul akhir politik yang dilakukan di media sosial, yaitu masyarakat menjadi dinamis atau masyarakat akan apatis. Ketika masyarakat dinamis, kemudian membabi buta dan menjadi terbelah. Namun sebaliknya, jikalau apatis juga tidak anggun dan menjadikan partisipasi politik rendah. Kedua, mendorong literasi politik masyarakat wacana pemilu sebagai prosedur yang tenang untuk melahirkan kepemimpinan gres sehingga konflik dengan kekerasan harus dihindari. Literasi politik ini bisa dimunculkan oleh media massa, organisasi masyarakat sipil, partai, forum pendidikan, dan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mendorong partai politik dan kandidat di pilpres untuk bisa menghadirkan visi, program, dan kapasitas yang jelas. Sehingga memungkinkan pemilih memberi pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional untuk memilih.
Oleh sebab itu, kecerdasan masyarakat dalam menyikapi perang di media umum menjelang pilpres 2019 sangat dituntut. Masyarakat harus sanggup memilah-milah mana konten media digital yang berisi hoax, fitnah, ghibah, ujaran kebencian, dan kejelekan seseorang. Karena banyak pihak yang menjadikan konten media digital ibarat disampaikan di atas sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari laba politik serta ekonomi.
SIMPULAN
Garth Jowett dan Victoria O'Donnell menjelaskan, propaganda yaitu upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, dan sikap pribadi untuk mencapai jawaban yang lebih baik dari maksud yang diinginkan dari propagandis (1992: 4).
Propaganda yang marak terjadi pada zaman modern ini yaitu hoax dan hastag dalam media sosial.
Hoax harus dicegah supaya tidak menganggu stabilitas negara. Polisi Republik Indonesia harus didukung untuk melaksanakan proses aturan dan penindakan terhadap pembuat, penyebar, dan pengguna hoax. Kualitas demokrasi Indonesia yang arahnya sudah membaik dihentikan dicederai oleh hoax yang hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya.
Netizen dibutuhkan bisa berpikir jernih dan rasional menanggapi hashtag politik, dan tidak menjadi begitu emosional yang merupakan sisi yang ingin disentuh oleh propaganda. Pengguna media umum bisa menentukan hashtag yang sesuai dengan keinginannya tetapi didasari oleh kesadaran, dan mengetahui argumen secara terang mengapa harus mendukung, memilih, dan menyukai #2019GantiPresiden ataupun #RakyatMauJokowi2019.
DAFTAR PUSTAKA
jurnalintelijen.net. (2018, Oktober 22). Hoax Sebagai Alat Propaganda Dan Agitasi Dalam
Pilpres 2019. Retrieved November 28, 2018, from http://jurnalintelijen.net/2018/10/22/
hoax-sebagai-alat-propaganda-dan-agitasi-dalam-pilpres-2019/
Pilpres 2019. Retrieved November 28, 2018, from http://jurnalintelijen.net/2018/10/22/
hoax-sebagai-alat-propaganda-dan-agitasi-dalam-pilpres-2019/
Triono, (2017). “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.
Jurnal Wacana Politik.
Jurnal Wacana Politik.
News.detik.com. (2018 April 30). Propaganda Politik Melalui Hastag Media Sosial.
Retrieved November 28, 2018, from https://news.detik.com/kolom/3997572/propaganda-
politik-melalui-hashtag-media-sosial
Retrieved November 28, 2018, from https://news.detik.com/kolom/3997572/propaganda-
politik-melalui-hashtag-media-sosial